Ilmu Perundang-undangan
LATAR BELAKANG
Pada negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) yang menyelenggarakan kesejahteraan umum (verzogingsstaat), perat. per-uu-an merupakan wahana kontribusi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat di negara tersebut.
Hal ini menunjukkan sisi penting dari perancangan perat. per-uu-an, yaitu membentuk perat. per-uu-an yang efektif dan mampu membawa perubahan sosial bagi kemajuan kesejahteraan umum.
Khusus di bidang per-Uuan perubahan tlh terjadi dgn terbentuknya UU no.10/2004 ttg pembentukan pembentukan per-UU-an
Pembentukan Perat. Per-uu-an
Tujuan utamanya : bkn lg menciptakan kodifikasi bagi norma2 dan niali2 khdpn yg sdh ada dan berkembang dlm masy, akan ttp tujuan utama dr pembentukan per-UU-an adlh mnciptaka modifikasi atau perubahan dalam kehdpn masy.
KODIFIKASI
Merupakan pembentukan perat. per-uu-an dengan cara mengadopsi norma2 yang berlaku di masyarakat. Artinya, norma2 tersebut disusun dan dituliskan scr sistematis dalam satu naskah dan ditetapkan menjadi perat. per-uu-an (formil) scr teratur.
Saat naskah2 perat. per-uu-an tersebut telah bertambah banyak, pengertian kodifikasi berkembang menjadi cara pengumpulan naskah2 perat. per-uu-an tentang suatu bidang hukum tertentu dan menyusunnya sebagai suatu perangkat hukum (set of laws) di dalam satu buku. Misalnya: Kitab Undang-undang tentang Hukum Perdata.
Selain sekedar menuliskan dan menetapkan norma2 yang berlaku di masyarakat sebagai perat. per-uu-an, pengadopsian meliputi pula cara menjadikan norma2 yang berlaku di masyarakat sebagai bahan dasar dalam penyusunan perat. per-uu-an. Misalnya: UU 5/1963 disusun dengan berbahankan norma adat tentang tanah.
MODIFIKASI
Merupakan pembentukan perat. per-uu-an dengan cara memberlakukan norma2 yang baru bagi masyarakat atau dgn kata lain peraturan per-UU-an yg menetapkan peraturan2 yg baru dikaui sbg peraturan hukum melalui penetapan oleh UU dan peraturan yg mngubah hub2 sosial.
Pembangunan sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain menuntut pengaturan atas perilaku yang tidak atau belum diatur oleh masyarakat. Artinya, tidak ada norma terkait di masyarakat yang bisa dijadikan bahan bagi negara untuk pengaturan atas perilaku tersebut. pembangunan seringkali menuntut perubahan atas perilaku di masyarakat yang dinilai oleh negara bisa menghambat upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Artinya, norma yang berlaku di masyarakat yang mengatur perilaku bermasalah tersebut harus diganti dengan norma baru yang diusulkan melalui pembentukan perat. per-uu-an.
Dengan demikian, negara dituntut untuk menciptakan norma untuk menggantikan norma yang berlaku di masyarakat. dengan bersumberkan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman negara lain yang disesuaikan dengan kondisi sendiri.
Dengan demikian, negara menciptakan norma baru atas perilaku2 tersebut dengan bersumberkan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman negara lain yang disesuaikan dengan cita negara dan sistem hukum negara, serta kondisi masyarakat dan lingkungan yang ada pada negara yang bersangkutan.
Norma adalah ukuran yg hrs dipatuhi oleh seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam hub nya dgn sesamanya ataupun dgn lingkunganya serta ketentuan2 yang mengatur perilaku seseorang di dalam kehidupan pergaulan bermasyarakat yang mengandung perintah yang hendaknya (ougt to be/do atau das sollen) dipatuhi.
Terdapat berbagai macam norma di masyarakat yang mempengaruhi bentuk dan cara berperilaku seseorang, antara lain: norma agama, norma adat, norma moral, dan norma hukum.
Norma agama, adat, dan moral terbentuk oleh kebiasaan yang tumbuh dari penilaian terus-menerus masyarakat atas suatu perilaku. Perilaku yang dinilai baik dikehendaki untuk dilaksana-kan, sedangkan perilaku yang dinilai buruk dikehendaki untuk ditinggalkan. Hal ini terjadi berulangkali sehingga berkembang menjadi perintah yang harus dipatuhi.
Mengingat penilaian atas suatu perilaku bergantung pada agama dan budaya masyarakat, maka terdapat berbagai norma agama, adat, dan moral pada negara dengan beragam agama dan budaya. Masing-masing norma agama, adat, dan moral tersebut hanya berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dalam negara tersebut.
HANS KELSEN : STUFENTHEORIE
Norma-norma dalam suatu macam norma tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan yang bersifat hierarkhis.
Suatu norma bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi ini bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pergerakan ke atas ini berhenti pada suatu norma tertinggi yang sumber dan dasar pembentukannya tidak dapat ditelusuri lagi.
Mengingat sumber dan dasar pembentukannya tidak dapat ditelusuri lagi, maka norma tertinggi –- oleh Kelsen disebut dengan grundnorm -– ditetapkan lebih dahulu secara hipotetik (presupposed) dan diterima apa-adanya oleh masyarakat (axiomatic).
STATIKA & DINAMIKA NORMA. hans kelsen.
didasarkan pada sumber keberlakuannya, norma2 bisa dibedakan dalam 2 (dua) sistem, yaitu:
1. SISTEM NORMA STATIK (NOMOSTATIC)
norma dengan sistem yang statik mendasarkan pada isi dari ketentuan2nya sebagai sumber keberlakuannya. Artinya dr segi isi nya suatu norma dpt dirinci lg mjd sutu norma2 yg lbh khusus lg. isi dari ketentuan2 dalam suatu norma menjadi dasar penilaian seseorang mengenai keberlakuan norma tersebut atas dirinya.
2. SISTEM NORMA DINAMIK (NOMODYNAMIC)
norma dengan sistem yang dinamik mendasarkan pada segi berlakunya suatu norma serta dr cara pembentukan atau penghapusan dari ketentuan2nya sebagai sumber keberlakuannya.
artinya, pembentukan atau penghapusan dari ketentuan2 dalam suatu norma menjadi dasar penilaian seseorang mengenai keberlakuan norma tersebut atas dirinya. Jadi suatu norma bersifat berjenjang krn norma yg di bawah bersumber, berdasar dan berlaku dr norma yg lbh tinggi.
NORMA HUKUM dibentuk oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuknya.
Mengingat kedaulatan negara meliputi seluruh wilayah negara, maka hanya terdapat satu norma hukum yang berlaku bagi semua masyarakat yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan.
PERSAMAAN:
norma hukum dan norma-norma lainnya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat yang mengandung perintah yang hendaknya (ougt to be/do atau das sollen) dipatuhi.
PERBEDAAN:
· norma hukum dibentuk oleh pihak di luar masyarakat, yaitu oleh lembaga negara yang berwenang membentuknya;(heteronom) vs...otonom
· norma hukum dapat mengancamkan sanksi pendorong kepatuhan yang bisa diterapkan kepada pelanggar ketentuan-ketentuannya, shg menimbulkan kwjbn;
· norma hukum dapat memberikan kewenangan kepada lembaga/aparat pelaksana untuk mendorong kepatuhan dan menerapkan sanksi.
· Norma hukum berlaku di slrh wilayah ind, norma lainnya hny di bbrp wil tertentu
Norma-norma yang lain dibentuk oleh masyarakat itu sendiri; meskipun dapat mengancamkan sanksi pendorong kepatuhan, namun pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam dapat menghindar dari sanksi tersebut; meskipun norma-norma yang lain dapat memberikan kewenangan untuk mendorong kepatuhan dan menerapkan sanksi kepada lembaga pelaksana, namun kewenangan tersebut sangat terbatas .
DINAMIKA NORMA HUKUM dapat dibagi menjadi 2 :
1.DINAMIKA HUKUM VERTIKAL
Dinamika yang norma hukumnya berjejang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas.
Contoh : Tata Susunan Norma Hukum RI
2. DINAMIKA HUKUM HORISONTAL
Dinamika yang normanya bergerak kesamping,
dinamika ini tidak membentuk norma baru tapi bergerak kesamping dengan analogi. Yaitu suatu penarikan norma hukum untuk kejadian-kejadian yang serupa
HANS KELSEN :
Hukum adalah norma dengan sistem yang dinamik (nomodynamic) oleh karena norma hukum mendasarkan sumber keberlakuannya pada pembentukan atau penghapusan dari ketentuan2nya bukan pada isi-nya serta suatu norma hukum dikatakan sah berlaku (valid) apabila dibentuk oleh lembaga2 negara atau otoritas2 yang berwenang membentuknya.
Hukum dapat VALID jika :
a. dibentuk olh lenbaga dan otoritas yg berwenang
b. bersumber, berlaku dan berdasar pd norma yg lbh tinggi (superior)
c. hkm tsb mjd berjenjang dan berlapis shg mjd sbh hierarki
RAGAM NORMA HUKUM
Sebagai salah satu jenis norma, ragam norma hukum bisa ditinjau berdasarkan 2 (dua) segi pokok yang terkandung dari pengertian norma, yaitu:
1. pihak yang dituju;
2. perilaku yang ditentukan.
ragam norma hukum bisa pula ditinjau berdasarkan:
1. masa laku;
2. wujud norma.
Segi PIHAK YANG DITUJU (adressat)
Didasarkan pada pihak yang dituju oleh ketentuan2nya, norma hukum bisa dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu:
· NORMA HUKUM UMUM
Ketentuan2nya ditujukan pada setiap orang atau beberapa orang yang tidak tertentu (indicated but unnamed). Misalnya: Setiap warganegara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun harus …brg siapa...
· NORMA HUKUM INDIVIDUAL
Ketentuan2nya (hanya) ditujukan pada seseorang atau beberapa orang yang tertentu. Misalnya: Pradnya Parameswari, Nomor Pokok Mahasiswa 0508007447 dapat …
(Apakah subyek aturan tersebut berarti sekelompok pegawai? Bagaimana bila seorang pegawai tidak melaksanakan aturan tersebut?)
Segi PERILAKU YANG DITENTUKAN
Didasarkan pada perilaku yang ditentukan oleh ketentuan2nya, norma hukum bisa dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu:
· NORMA HUKUM ABSTRAK
Suatu norma hkm yg melihat pd perbuatan seseorang yg tdk ada batasnya dlm arti tdk konkret. Norma hkm abstrak ini merumuskan suatu perbuatan itu scra abstrak. (nonrepresentasional). Misalnya: …harus memiliki Kartu Tanda Penduduk.
· NORMA HUKUM KONGKRIT
Ketentuan2nya (hanya) mengenai perilaku yang tertentu yg lbh nyata (kasuistik). Misalnya: …dapat menghadiri National Course in Socio-Legal Studies pada tanggal 29 Januari s.d. 5 Februari 2008 di Universitas Indonesia.
Segi MASA LAKU
Didasarkan pada masa laku ketentuan2nya, norma hukum bisa dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu:
· NORMA HUKUM TERUS-MENERUS
Adalah norma hkm yg berlakunya tdk dibatasi oleh waktu, jd dpt berlaku kpn saja scr terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dgn peraturan yg lain. Atau dgn kata lain ketentuan2nya terus berlaku walaupun seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya. Norma hukum ini, misalnya yang mengharuskan memiliki KTP, terus berlaku walaupun telah ada pihak2 yang memenuhi kewajiban itu.
· NORMA HUKUM SEKALI-SELESAI
Adalah norma hkm yg berlakunya hny satu kali saja dan setelah itu selesai, jd sifatnya hny menetapkan saja, shg dgn adanya penetapan itu norma hkm tsb selesai atau dgn kata lain keberlakuannya selesai setelah ketentuan2nya dipenuhi oleh pihak2 yang dituju. Keberlakuan norma hukum ini, misalnya hak yang terkait dengan izin untuk mengikuti suatu workshop, selesai setelah diikutinya kegiatan tersebut oleh pihak yang dituju.
SIFAT Norma Hukum
Agar menjadi norma yang utuh, suatu norma hukum terbangun dari gabungan ragam2 norma hukum. Didasarkan pada pola gabungan ragam2-nya, norma hukum bisa dibedakan dalam 3 (tiga) sifat, yaitu:
· NORMA HUKUM YANG BERSIFAT PENGATURAN/ perturan per-UU-an.
Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma yang umum, abstrak, dan terus-menerus.
· NORMA HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN /keputusan (beschikking)
Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma yang individual, kongkrit, dan sekali-selesai.
· NORMA HUKUM YANG BERSIFAT BERENTANG-UMUM
Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma selain kedua pola gabungan tersebut sebelumnya. Yaitu umum-konkret serta individual-abstrak.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Adalah penyebutan atas norma hukum yang bersifat pengaturan (umum, abstrak, dan terus menerus) yang:
1. dibentuk berdasarkan kekuasaan legislatif;
2. meliputi undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden sebagai jenis yang tertinggi; dan
3. jenis2 lain yang dibentuk oleh lembaga2 pemerintahan berdasarkan atas atribusi ataupun delegasi kewenangan pengaturan dari undang-undang.
WUJUD Norma Hukum
para drafter dituntut untuk selalu memikirkan kemungkinan efektivitas dari rancangan norma hukum yang disusunnya. Penilaian drafter atas hal ini terlihat dari pilihan atas wujud norma dari rancangannya.
didasarkan pada wujud norma-nya, terdapat 2 (dua) macam norma hukum, yaitu:
· NORMA HUKUM TUNGGAL
Jadalh suatu norma hukum yg berdiri semdiri dan tdk diikuti oleh suatu norma hkm lainnya, jd isinya biasanya hny mrpkn suatu suruhan (das sollen) ttg bgmn seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. jika merasa yakin bakal dipatuhi, maka drafter menyusun norma hukum yang dirancangnya dengan sekedar (norma yang berisi) perintah berperilaku kepada pihak yang dituju. Norma hukum yang dibentuk oleh drafter itu adalah norma hukum tunggal, yaitu norma hukum yang bisa berlaku efektif walaupun hanya terdiri dari satu norma.
contoh: Presiden dapat dipilih kembali setelah masa aktifnya selesai. Psl17 UUD 45
· NORMA HUKUM BERPASANGAN
Adalh norma hukum yg terdiri atas 2 norma hkm, yaitu norma hkm primer dan norma hkm sekunder. Secara formil jika merasa tidak yakin akan dipatuhi, maka (norma yang berisi) perintah berperilaku dalam norma hukum yang dirancangnya didampingi dengan norma yang lain. Norma hukum yang dibentuk oleh drafter itu adalah norma Hukum Berpasangan, yaitu norma hukum yang bisa berlaku efektif jika terdiri dari dua norma yang berpasangan.
Sepasang norma tersebut adalah:
Norma Primer, yaitu norma hukum yang berisi aturan/patokan bgmn cara seseorang hrs berprilaku di dlm masy serta jg mrpkn perintah berperilaku kepada pihak yang dituju; ...mis : hendaknya engkau tdk mencuri, Setiap warganegara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun harus memiliki Kartu Tanda Penduduk.
Norma Sekunder, yaitu norma yang berisi ketentuan2 untuk mendorong kepatuhan pihak yang dituju atas norma primer, dan sebagai petunjuk berperilaku bagi lembaga pelaksana bila terjadi pelanggaran atas norma primer serta dlm norma hukum sekunder berisi cara penanggulangan apbl norma hkm primer tdk dipenuhi atau tdk dipatuhi. Mis : Setiap warganegara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dihukum dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
Hubungan antara norma primer dan norma sekunder :?
a. Kasualitet adalah perbuatan tertentu selalu akan mengakibatkan kondisi atau keadaan tertentu, BUKAN karena Dari contoh norma hukum primer dan sekunder, akibat yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya norma hukum primer tidak selalu mengakibatkan dipidana/dihukum dengan hukuman yang sama
b. JADI hubungan antar norma hukum primer dan sekunder adl Zurechnung atau pertanggung jawaban. Dimana seorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikenankan pidana hanya dapat dijatuhi sanksi pidana sebatas apa yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan
tersebut.
ZURECHNUNG: Hubungan antar norma dalam norma hukum berpasangan
suatu akibat dari perilaku ketidakpatuhan atas norma primer bukan merupakan dasar penilaian lembaga pelaksana dalam menerapkan norma sekunder kepada pelakunya. Artinya,
norma sekunder yang diterapkan oleh lembaga pelaksana kepada seseorang yang tidak mematuhi norma primer dinilai berdasarkan tanggungjawab orang yang bersangkutan atas perilaku ketidak-patuhannya kepada norma tersebut.
.
ZURECHNUNG:
suatu kondisi yang terjadi dari tuduhan ketidak-patuhan atas norma primer bukan merupakan dasar penilaian lembaga pelaksana dalam menerapkan norma sekunder kepada pelakunya.
Misalnya, hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari ketidakpatuhan atas Pasal 338 KUHP, tidak serta-merta menjadikan lembaga pelaksana menuntut dan mempidana setiap pelaku dengan hukuman yang sama.
norma sekunder yang diterapkan oleh lembaga pelaksana kepada seseorang yang tidak mematuhi norma primer dinilai berdasarkan tanggungjawab orang yang bersangkutan atas perilaku ketidak-patuhannya kepada norma tersebut.
STRUKTUR NORMA DAN STRUKTUR LEMBAGA.
Jika ditinjau dr Normstructure : pembentukan norma2 hkm publik berbeda dgn pembentukan norma2 hkm privat, shg hukum publik berada di atas hkm privat.
Jika ditinjau dr norminstitutional ; lembaga2 ngra, pejabat ngra dan pemerintah berada di atas rakyat.
VALIDITY DAN EFFICACY
suatu norma berlaku karena ia mempunyai daya laku (validitas) atau karena mempunyai keabsahan(validity), validity ini berlaku apabila norma tsb dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, berhubungan dengan berlakunya suatu norma kita dihadapkan pula dengan efficacy dari norma tersebut.
Dalam hal ini kita melihat apakah suatu norma yang ada dan berlaku itu bekerja atau berdaya guna secara efekif atau tidak, atau apakah norma itu ditaati atau tidak. Dalam hal ini dpt pula trjdi suatu ketentuan dlm sebuah peraturan per-UU-an tdk berdaya guna lgwlpn peraturan tsb msh berdaya laku (krn blm dicabut) hal ini dikarenakan suatu peraturan per-UU-an merumuskan ketentuan yg bertujuan utk menggatikan rumusan dlm peraturan per-UU-an yg lain, ttpi tdk dgn melakukan pencabutan thdp ketentuan yg diubah tsb.
RUITER, sbh norma termsk norma hkm mngdung unsur2 brkut.
a. Cara keharusan berprilaku
b. Seorang atau sekelompok orang (adressat) atau normaadressaat sebagai subjek norma
c. Perilaku yg dirumuskan, atay objek norma
d. Syarat2nya atau kondisi norma (normcondities)
ADOLF MERKL = suatu norma hkm itu bersumber dan berdasar pd norma yg diatasnya, tetapi ke bawah ia jg mnjdi sumber dan mjd dasar bagi norma hkm di bwhnya, shg suatu norma hkm itu mempunyai masa berlaku yg relatif, oleh krn masa berlakunya suatu norma hkm itu tergantung pd norma hkm yg berada di atasnya. Apabila norma hkm yg berada di atasnya dicabut atau dihapus, pd dasarnya norma2 hkm yg berada di bawahnya akan tercabut dan terhapus pula.
• PERUBAHAN PERAT. PER-UU-AN
Bentuk Perubahan
Bentuk2 perubahan yang dapat dilakukan atas suatu perat. per-uu-an meliputi:
1. penambahan;
2. penghapusan;
3. penggantian.
• …Ruang Lingkup Perubahan
Ruang lingkup perubahan yang dapat dilakukan atas suatu perat. per-uu-an meliputi seluruh atau sebagian dari:
1. bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat;
2. anak kalimat, gabungan kata, atau kosa kata;
3. angka, huruf, atau tanda baca.
• …Syarat Perubahan
Syarat2 dalam melakukan perubahan atas suatu perat. per-uu-an adalah:
1. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuk, berdasarkan tata cara yang berlaku, dan dengan perat. per-uu-an yang sejenis;
2. dilakukan tanpa mengubah sistematika bagian batang tubuh dari perat. per-uu-an yang diubah.
• …C a t a t a n
Apabila suatu perat. per-uu-an sudah berulang kali diubah, atau akan diubah secara besar-besaran, maka perat. per-uu-an tersebut sebaiknya dicabut dan diganti saja dengan perat. per-uu-an yang baru.
• STRUKTUR
Bagian Penamaan
Setelah keterangan tentang jenis, nomor, dan tahun pembentukan, dilanjutkan dengan penyebutan tentang perat. per-uu-an yang diubah.
Apabila telah lebih dari satu kali dilakukan perubahan atas perat. per-uu-an tersebut, maka disebutkan pula keterangan mengenai kali yang keberapa perat. per-uu-an itu diubah.
• Bagian Pembukaan
Di dalam konsiderans dikemukakan alasan-alasan empirik dilakukannya perubahan atas suatu perat. per-uu-an yang mendorong pembentukan perat. per-uu-an perubahan.
Selain norma hukum atau perat. per-uu-an yang memberikan kewenangan pembentukan, perat. per-uu-an yang diubah dapat pula dijadikan landasan yuridis bagi pembentukan perat. per-uu-an perubahan.
• Bagian Batang Tubuh
Batang Tubuh perat. per-uu-an perubahan hanya terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka romawi, yaitu:
Pasal I memuat ketentuan mengenai segala perubahan atas suatu perat. per-uu-an dengan diawali penyebutan perat. per-uu-an dimaksud. Urutan perubahan dapat ditandai dengan huruf kapital atau angka latin.
Pasal II memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya perat. per-uu-an perubahan.
CARA PERUMUSAN
Apabila di antara dua pasal akan disisipkan satu pasal baru, maka nomor pasal tersebut sama dengan nomor pasal sebelum pasal itu dengan penambahan huruf A.
Contoh :
Nomor pasal baru yang disisipkan diantara Pasal 25 dan Pasal 26 adalah Pasal 25A.
• Apabila di antara dua ayat akan disisipkan satu ayat baru, maka nomor ayat tersebut sama dengan nomor ayat sebelum ayat itu dengan penambahan huruf a.
Contoh :
Nomor ayat baru yang disisipkan diantara ayat (4) dan ayat (5) adalah ayat (4a).
• Apabila suatu istilah yang terdiri dari gabungan kata akan diganti, maka -- walaupun yang akan diganti hanya salah satu kata dari gabungan kata tersebut -- penggantiannya adalah dengan menyebutkan keseluruhan kata dari istilah tersebut.
Contoh :
‘metode penelitian kualitatif’ diganti dengan ‘metode penelitian kuantitatif”.
PENCABUTAN PERAT. PER-UU-AN
Bentuk Pencabutan
Bentuk2 pencabutan yang dapat dilakukan atas suatu perat. per-uu-an meliputi:
1. Pencabutan Tanpa Penggantian
Pencabutan tanpa penggantian adalah mencabut keberlakuan suatu perat. per-uu-an tanpa menggantinya dengan perat. per-uu-an yang baru yang mengatur materi yang sama.
Pencabutan tanpa penggantian dilakukan apabila dinilai tidak lagi diperlukan pengaturan atas materi yang diatur dalam perat. per-uu-an yang dicabut tersebut.
Struktur perat. per-uu-an ini sama dengan struktur perat. per-uu-an perubahan, yaitu bagian Batang Tubuh perat. per-uu-annya hanya terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka latin, yaitu:
Pasal 1 memuat ketentuan mengenai pencabutan atas suatu perat. per-uu-an.
Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya perat. per-uu-an perubahan tersebut.
2. Pencabutan Dengan Penggantian
Pencabutan dengan penggantian adalah pencabutan keberlakuan suatu perat. per-uu-an dengan mengganti-nya dengan perat. per-uu-an baru yang mengatur materi yang sama.
Pencabutan dengan penggantian dilakukan apabila perat. per-uu-an yang dicabut dinilai memerlukan perat. per-uu-an baru untuk mengatur materi yang sama.
Struktur perat. per-uu-an ini berbentuk struktur umum perat. per-uu-an.
Pembedanya adalah terdapatnya ketentuan mengenai pencabutan atas perat. per-uu-an yang lama.
HANS NAWIASKY : mengemukakan bhw sesuai dgn teori hans kelsen, maka suatu norma hkm dr ngra manapun selau berjenjang dan membentuk sbh hierarki. Norma yg di bwh berlaku, bersumber an berdasar dr norma hukum yg di atasnya atau lbh tinggi. Sampai pd suatu norma yg tertinggi yg disebut norma dasar. Hans nawiasky jg mengemukakan bhw selain norma itu berjenjang-jenjang, norma hkm dr suatu ngra itu jg berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hkm dalam suatu ngra itu trdiri atas 4 klmpok bsr yaitu :
1. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara)
2. Aturan dsr negara/ aturan pokok ngra
3. UU “formal”
4. Aturan pelaksana dan aturan otonom
Kelompok2 norma hkm tsb hampir selalu ada dalam tata susunan norma stp ngra wlpn mpunyai istilah yg brbeda-beda atau bisa dilihat dr jumlah norma hkm yg berbeda dlm tiap kelompoknya.
STAATSFUNDAMENTALNORM. : mrpkn norma hkm yg tertinggi dan mrpkn kelompok pertama dlm hierarki norma hkm negara. Norma fundamental ngra ini mrpkn norma yg tdk dibentuk oleh suatu norma yg lbh tinggi lg, ttpi bersifat pre-supposed atau ditetapkan trlebih dahulu oleh masy dlm suatu ngra dan mrpkn norma yg mjdi tempat bergantungnya norma2 hkm dibawahnya. Norma hkm ini tdk dibentuk oleh norma yg lbh tinggi lg, jk ada yg lbh tinggi lg maka ia bkn mrpkn norma yg tertinggi. Menurut Isi Staatsfundamentalnorm ialah norma yg mrpkn dasar bagi pembentukan konstitusi atau UU dasar dr suatu ngra termsk norma pengubahannya. Bersifat : sbg suatu hipotesa, sesuatu yg fiktif, suatu yg aksioma.
JENJANG NORMA ( stufentheorie) hans K & JENJANG NORMA HUKUM , hans Nw
PERSAMAAN : bahwa keduanya mnybutkan bhw noram2 itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis, dlm artian suatu norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pd norma yg diatasnya, norma yg diatasnya berlaku, bersumber dan berdasar pd norma yg di atasnya lg. Demikian strusny sampai pd suatu norma yg tertinggi dan tdk dpt ditelusuri lg sumber dan asalnya, ttpi brsifat pre-supposed dan axiomatis.
PERBEDAAN :
1. Hans K tdk mngelompoka norma2 itu, sdgkn hans Nw membagi norma2 itu ke dalam 4 klmpok yg berlainan
2. Hans K membahas jenjang norma scr umum(general) dlm artian berlaku utk semua jenjang norma (trmsk norma hkm ngra) sdgkn hans Nw membahas teori jenjang norma itu scra lbh khusus, yaitu dihubungkan dgn suatu ngra.
3. Hans Nw jg menyebutkan norma dasar ngra tdk dgn sebutan/istilah Staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm.
Staatsgrundnorm. tidak tepat jk dipakai dlm mnyebut norma dsr ngra, oleh krn pengertian grundnorm memiliki kecenderungan utk tdk berubah, atau bersifat tetap, sdgkn di dalam suatu ngra norma dsr ngra itu dpt berubah sewaktu-waktu krn mis ny ada suatu pemberontakan, kudeta dsb.
ATURAN DASAR NEGARA / Aturan pokok negara. (staatsgrundgesetz) : mrpkn kelompok norma hkm di bwh Norma Fundamental Negara. Norma2 ADN/APN ini mrpk aturan2 yg msh bersifat pokok dan mrpkn aturan2 umum yg bersifat msh grs bsr, shg msh merupakn norma tunggal dan blm disertai norma sanksi. Mnrt hans Nw, suatu ADN/APN dpt dituangkan di dalam suatu dokumen ngra yg disebut staasverfassung. ADN/APN biasanya mengatur : pembagian kekuasaan negara, mengatur hubungan antar lembaga2 negara, serta mengatur hubungan antar ngra dgn warganegaranya. di Indo ADN/APN teruang dlm batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR, serta di bwh hkm dsr tdk tertulis yg srg disebut dgn konvensi ketatanegaraan(tdpt di penjelasan umum ang.1 UUD 45). ADN/APN mrpkn landsan atau dsr berlaku dr pembentukan UU dan peraturan lain yg lbh rendah.
UU FORMAL : kelompok norma2 hkm yg berada di bawah ADN/APN, berbeda dgn ADN/APN maka norma2 dlm suatu UU sdh mrpkn norma hkm yg lbh konkret dan terinci, dan dpt lsg berlaku di dlm masy. Wujud dr UU ini tdk hny norma hkm tunggal ttpi jg norma hkm berpasangan, shg tdpt norma hkm sekunder selain norma hkm primernya, oleh krn itu suatu UU dpt dikenai norma2 sanksi.suatu UU berbeda dgn peraturan lainnya krn UU dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.
PERATURAN PELAKSANA DAN PERATURAN UMUM.
Mrpkn peraturan2 yg terletak di bwh UU yg erfungsi menyelenggarakn ketentuan2 dlm UU. Peraturan pelaksanaan bersumber dr delegasi kewenagan sdgkn peraturan otonom bersumber dr kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dr pembentukan peraturan per-UU-an ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan per-UU-an yg diberikan oleh UUD atau UU kpd suatu lembaga negara/pemerintah. Kewenagan tsb melekat trs menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri stp saat, sesaui dgn batas2 yg diberikan. Mis . UUD 1945 psl 22(1) ttg presiden mbuat PP pengganti UU. Delegasi kewenagan dlm pembentukan peraturan per-UU-an ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan per-UU-an yg dilakukan oleh peraturan per-UU-an yg lbh tgi kpd peraturan per-UU-an yg lbh rendah, baik pelimpahan dinyatakan dgn tegas maupun tidak. Mis: psl 5 (2) UUD 1945. Presiden mntapkan PP utk mnjlnkan UU sbgmn mestinya
HUBUNGAN antara PANCASILA dgn UUD 1945.
Lihat penjelasan UUD 1945 angka 3. Dr perumusan ini dilihat bhwa kedudukan dr pembukaan Ud 1945 adalah lbh utama drpd batang tubuh UUD 1945, oleh krna pembukaan UUD 1945 itu mngandung pokok2 pikiran yg sesaui dgn nilai2 yg tdpt dlm pancasila.. apbial poko2 pikiran yg trkandung dlm pembukaan UUD 1945 tsb mncerminkan pancasila yg mnciptakan pasal2 dlm batang tubuh UUD 1945, dgn demikian pancasila mrpkn norma fundamental ngra yg mjdi dasar dan sumber bagi ADN/APN yaitu batang tubuh UUD 1945.
HUBUNGAN, pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPR.
Ditinjau dr sistem norma hkm NRI, maka staatsfundamentalnorm pancasila, verfassungnorm UUD 1945, grundgesetznorm ketetapan MPR, dan gesetznorm UU.mrpkn suatu bagian dr sistem norma hkm NRI. Staatsfundamentalnorm pancasila yg mrpkn pokok2 pikiran yg terkandung dlm pembukaan UUD 1945 adalh sumber dan dasar bagi pembentukan pasal2 dalam verfassungnorm UUD 1945..DST.
HUBUNGAN norma HUKUM dasar dgn Norma Per-UU-an
HUBUNGAN norma HUKUM dasar (verfassungnorm) dgn Norma Per-UU-an (gesetzgebungnorm) dpt ditinjau dr rumusan penjelasan UUD 1945, khususnya pd angka IV. Norma2 hukum yg trdpt dlm hkm dasar (verfassungnorm) itu dpt berlaku sbgmna mestinya, maka norma2 hkm tsb hrs terlebih dahulu dituangkan ke dlm peraturan Per-UU-an (gesetzgebungnorm)oleh krn norma hkm nya bersifat umum dan dapat mengikat slrh wrgangra. UU dpt melaksanakan atau mengatur lbh lanjut hal2 yg ditentukan scr tegas2 oleh UUUD 1945 maupun hal2 yg scra tdk tegas menyebutkannya.
Tiga model pengaturan mengenai saat mulai berlakunya suatu Undang-Undang:
1. berlaku pada tanggal diundangkan atau ditetapkan;
2. berlaku pada beberapa waktu setelah diundangkan dengan berdasarkan pada tanggal tertentu, atau penetapan oleh Undang-Undang lain;
3. berlaku pada tanggal diundangkan, tetapi berlaku surut sejak tanggal tertentu.
Empat model pengaturan dalam Ketentuan Peralihan:
1. pengaturan tentang penerapan suatu Undang-Undang terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya Undang-Undang tersebut;
2. pengaturan tentang penyimpangan ketentuan-ketentuan suatu Undang-Undang untuk sementara waktu;
3. pengaturan tentang aturan khusus bagi keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya Undang-Undang; atau
4. pengaturan tentang pelaksanaan secara berangsur2 Undang-Undang yang bersangkutan.
Dalam Lampiran ttg “Tata Urutan Peraturan Perundangan RI” mnrt UUD 5 dirumuskan sbg berikut.
BENTUK PERATURAN PERUNDANGAN MNRT UUD 45 DIRUMUSKAN SBG BERIKUT.
1. Bentuk peraturan perundangan RI menurut UUD 1945 ialah sbg berikut :
a. UUD 1945
b. ketetapan MPR
c. UU/ peraturan pemerintah pengganti UU
d. peraturan pemerintah
e. keputusan presiden
peraturan2 pelaksanaan lainnya seperti :
a. peraturan menteri
b. instruksi menteri
c. dll
2. sesuai dgn system konstitusi spti yg dijelaskan dalam penjelasan authentic UUD 1945, UUD RI adalah btk peraturan perundangan yg tertinggi, yg mjdi dsr dan sumber bagi semua peraturan2 bawahan dlm Negara.
3. sesuai pula dgn prinsip Negara hukum, maka stp peraturan perundangan harus bersumber dan berdasar dgn tegas pd peraturan perundangan yg berlaku, yg lebih tinggi tingkatnya
UUD 1945 : ketentuan2 yg tercantum dalam pasal2 UUD adalah ketentuan2 yg tertinggi tingkatnya yg pelaksanaanya dilakukan dgn ketetapan MPR, UU atau keputusan Presiden.
UUD 1945 tdk dpt dikatakan sbg peraturan per-UU-an, oleh krn UUD 1945 itu dpt terbagi dlm 2 kelompok norma hukum yaitu :
a. Pembukaan UUD 1945 yg mrpkn norma fundamental ngra. Norma fundamental ngra ini ialah norma hukum tertinggi yg bersifat pre-supposed dan mrpkn landasan dsr filosofis yg mngandung kaidah2 dsr bagi peraturan ngara itu lbh lanjut. Sft norma hkm nya masih scr grs bsr dan brsft umum, serta mrpkn norma hkm tunggal, dlm arti tdk dilekati oleh norma hkm yg berisi sanksi.
b. Batang tubuh UUD 1945 mrpkn staatsgrundgesetz atau ADS/APN yg mrpkn grs2 bsr atau pokok kebijaksanaan ngra utk mnggariskan tata cara mbentuk peraturan per-UU-an yg mgikat umum. Norma hkm dlm dlm batang tubuh UUD 1945 msh bersifat grs besar dan mrpkn norma hkm tunggal, jd blm dilekati oleh norma hkm yg berisi sanksi.
KETETAPAN MPR:
a. ketetapan MPR memuat grs2 besar dalam bidang legislative dilaksanakan dgn UU.
b. Ketetapan MPR memuat garis2 besar dlm bidang eksekutif dilaksanakan dgn keputusan presiden.
Ketetapan MPR mrpkn staatsgrundgesetz atau ADS/APN dan bkn mrpkn peraturan per-UU-an , sama halnya dgn batang tubuh UUD 1945, maka ketapan MPR ini jg berisi grs2 bsr kebijakan ngra, sft norma hkmnya msh scra grs bsr dan mrpkn norma hkm tunggal dan tdk dilekati oleh norma hkm yg berisis sanksi. Wlpn demikian ketetapan MPR kedudukany msh setingkt dibawah batang tubuh UUD 1945, hal ini disebkan krn norma2 dln batang tubuh UUD 1945 dibentuk oleh MPR saat MPR mlksnkan kewenangan elaku konstituante yg berkedudukan di atas dlm arti lbh tingi drps UUD 1945, smntra norma2 dlm ketetapan MPR dibenyuk oleh MPR saat MPR mlksnkan kewenangan selaku lembaga penetap garis2 bersar dlm haluan ngra, dan selaku lembaga pemilih (elektokrat) presiden dan wapres yg mnjalankan ketentuan UUD 1945.
UU :
a. UU adalah utk mlksnakan UUD atau ketetapan MPR
b. Dalam hal ihwal kegentingan yg memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan2 sbg pengganti UU :
1. peraturan pemerintah itu hrs mndapat persetujuan DPR dalam persidangan yg berikut
2. jk tdk mndpat persetujuan, maka PP itu hrs dicabut
PERATURAN PEMERINTAH : adalah memuat aturan2 umum untuk melaksanakan UU.
Ps 5 (2) UUD 1945
Menjalankan UU sebagaimana mestinya
Secara teknis saja namanya “perat pemerintah” padahal yang membuat adalah PRESIDEN
PP tidak dapat dibentuk terlebih dahulu sebelum ada UU induknya
PP tidak dapat mencantumkan sanksi bila tidak ada sanksinya di UU yg bersangkutan tdk ada
Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan yang ada di UU yg ersangkutan
Untuk menjabarkan, merinci, menjalankan UU maka dapat dibentuk PP walau tidak didelegasikan oleh ketentuan UU
Ketentua PP berisi peraturan atau gabungan prtrn dan penetapan
PERATURAN DESA (psl 7 sy 2) yg menetapkan bhw perdes / prtran yg setingkat dgn itu dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama linnya bersama kades, ke dlm jenis dan hierarki peraturan per-UU-an. Perdes dlm peraturan per-UU-an krg tepat krn tdk sesuai dgn ketentuan UU no. 32 thn 2004 ttg peraturan daerah.disni dijelaskan bhw badan perwakilan desa bersama kades tdk boleh membentuk suatu perdes. badan perwakilan desa bersama kades boleh mbuat perdes asalkan perdes tsm bersifat mngatur (dan mngikat umum) dlm arti peraturan di bidang penyelenggaraan pemerintah saja, ttpi tdk sbgai peraturan per-UU-an.
KEPUTUSAN PRESIDEN : berisi kptsn yg bersifat khusus yg adlah utk melaksanakan ketentuan UUD yg bersangkutan, ketetapan MPR dlm bidang eksekutif atau peraturan pemerintah. Dalam keppres ini jg bersifat penetapan dimaa sifat normanya individual. Konkret dan sekali selesai. Akan tetapi krn keppres jg termasuk ke dlm peraturan per-UU-an maka ia jg dpt bersifat dauerhaftig (berlaku trs-menerus)
PERATURAN2 PELAKSANAAN LAINNYA: seperti Peraturan menteri, instruksi menteri dll. Hrus dgn tegas dan bersumber pd peraturan perundangan yg lbh tinggi.
PERATURAN MENTERI :
Lebuh tepat dikatakan keputusan menteri, olh krn dgn disebut sbg keputusan menteri dpt berarti scr luas, baik yg berarti peraturan maupun jg penetapan.
INSTRUKSI MENTERI :
ketetapan MPRS no. XX/MPRS/1966, instruksi menteri tdk dimasukan dlm peraturan per-UU-an. Krn Kata instruksi dirasa krg tepat karena suatu instruksi bersifat individual dan konkret serta hrs ada hub atasan dan bawahan scra organisatoris, sdgkn sifat dr suatu norma hkm dlm peraturan per-UU-an adalah umum, abstrak dan berlaku scra trs menerus.
Mnrt ruiter, unsur norma hkm mngandung unsur :
a. cara keharusan berprilaku, atau oprerator norma
b. seorang atau sekelompok org adresat atau ada subjek norma
c. terdapat perilaku yg dirumuskan atau ada objek norma.
d. Terdapat syarat2 yg bs disebut kondisi norma
PERATURAN DAERAH :
Dlm ketetapan MPRS no. XX/MPRS/1966 tidak dimasukan perda sbg peraturan per-UU-an, pdhl perda adlh jg termasuk dlm jenis peraturan per-UU-an dan tdk selalu mrpkn peraturan pelaksanaan saja.
Dengan uraian di atas dpt disimpulkan bhw ketetapan MPRS no. XX/MPRS/1966 jg mngakui adanya suatu sistem norma hukum yg berlapis-lapis dan berjenjang, dmna suatu norma hukum bersumber dan brdsr pd norma yg lbh tinggi dan diakui jg adanya norma yg tertinggi yg mjdi dsr dan sumber bagi norma2 di bwhnya spt grundnorm dlm teorinya hans kelsen dan staatsfundamentalnorm dlm teorinya Hans kelsen.
PERISTILAHAN :
a. Tata urutan = hrsnya tata susunan atau hierarki. Krn tata susunan lbh mnyerupai suatu hierarki yg mrpkn suatu tingkatan dr peraturan per-UU-an yg mngandung suatu fungsi dan materi muatan yg berbeda.
b. “Bentuk” peraturan per-UU-an = hrsnya diganti dgn “jenis” peraturan per-UU-an, oleh krn istilah bentuk lbh menunjuk pd ciri2 morfologis, sdgkn “jenis” berarti “macam” dr peraturan per-UU-an.
c. “perundangan” = hrnya istilah per-UU-an, krn UUD 1945 mnyebutkan kata UU utk peraturan yg dibentuk oleh presiden dgn persetujuan DPR.
d. “Dll” adalah tdk tepatkn istilah tsb dpt diartikan scr luas atau apkh yg dimaksud disii trmsuk jg keptusan badan negara atau peraturan per-UU-an tk daerah? Dlm rumusannya mngenai jenis peraturan per-UU-an ketetapan MPRS no. XX/MPRS/1966 tdk mnyebut scra limitatif apa saja yg tergolong di dalamnya. Dlm hal ini hny disebutkan “dan lain2” yg terkesan tdk terbatas jumlahnya dan peraturan2 lain pun disamakan dgn peraturan per-UU-an.
e. sumber hukum” hrs diganti dgn “smber tertib hukum “ yg berarti tdk saja sbgai sumber atau dsr dr suatu hkm atau peraturan, akan tatapi sumber dan dsr tsb jg mbentuk suatu “ tertib” atau “orde” yg srg disebut dgn suatu “ tata susunan” atau “hierarki”
HIERARKI PERATURAN PER-UU-AN (berdasrkan ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ttg sumber hkm dan tata urutan peraturan per-UU-an)
a. Bhw NKRI berdasar atas hukum perlu adanya ketegasan sumber hkm yg mrpkn pedoman bagi penyusunan peraturan per-uu-an RI
b. Mewujudkan supremasi hkm perlu adanya aturan hkm yg merupakan peraturan per-UU-an yg mngatur khdpn bermasy, berbangsa, dan bernegara sesuai dgn tata urutannya
c. Dlm rangka memantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan perda dlm tata urutan peraturan per-UU-an.
d. Sumber tertib hkm RI dan tata urutan peraturan per-UU-an RI brdsrkan ketetapan MPRS no.XX/MPRS/1966 yg mnimbulkan kerancuan pengertian, shg tdk dpt lg dijadikan landasan penyusunan perauran per-UU-an.
HIERARKI PER-UU-AN MNRT PSL 7 :
a. UUD NKRI 1945
b. UU/ PERPU
c. PP
d. PERPRES
e. PERDA
TANGGAPAN dan MASALAH TERHADAP KETETAPAN MPR no.III/MPR/2000
1. Masalah sumber hukum dan tata susunan peraturan per-UU-an
Dr rumusan ketetapan MPR tsb terlihat adanya ketidak serasian antara pasal 1 dan pasal 2. Dlm psl 1 ay. 1 dinyatakan bhw sumber hkm adlh sumber yg dijadikan bahan utk penyusunan peraturan per-UU-an. Dan menurut ay.3 sumber hkm tsb adalah pancasila (pembukaan UUD 1945), dan batang tubuh UUD 1945, sdgkn dlm psl 2 dinyatakan bhw tata urutan peraturan per-UU-an dimulai dr (trmsuk) UUD 1945. Selain itu dlm psl 3 ay.1 dirumuskan bhwa UUD 1945 mrpkn hukum dasar tertulis. Apbial pancasila dan batang tubuh UUD 1945 tsb sbgai sumber dr peraturan per-UU-an, dan mrpkn hkm dsr tertulis, berarti ke2 nya tdk termasuk dlm jenis peraturan per-UU-an.
2. Ketetapan MPR
Apbila melihat dr sifat dan karakteristika suatu norma hkm, ketetapan MPR jg tdk termasuk dlm jenis peraturan per-UU-an , oleh krn ketetapan MPR msh mrpkn suatu ADS/APN. Seharusnya ketetapan MPR adlh keputusan yg hny mngikat/ ditujuakn kpd presiden, oleh krn ketetapan MPR mrpkn suatu amanat yg hrs dilaksanakan oleh presiden dlm rangka mnjalankan pemerintahan dan tdk mngatur umum. Sbgai ADS/APN maka ketetapan MPR jg termasuk sumber dan dasar pembentukan peraturan per-UU-an.
3. Peraturan pemerintah pengganti UU (PERPU)
a. Penempatan PERPU dibawah UU adlh tdk tepat, bhkn tdk sesuai dgn psl 5 ay 2 UUD 1945. Konsekuensinya adalah peraturan yg ada di bwh hrs bersumber dan berdasr pd peraturan yg lbh tingi atau dgn kata lain, peraturan yg lbh rendah mrpkn peraturan pelaksanaan dr peraturan yg lbh tinggi.
b. Mnrt psl 5 ay 2 UUD 1945 dirumuskan presiden mbntuk PP utk mnjalankan UU sbgaimana mestinya. Scra hierarkis letak PP shrsnya di bwh UU dan tdk di bwh PERPU, wlpn pd kenyataan PP dpt jg mngatur lbh lanjut PERPU.
4. Permasalahan yg berhubungan dgn peraturandan keputusan lain.(brdsr psl 4)
a. Peraturan atau keputusan MA = Permasalahan pd psl 4 ay 2, krn MA sbg pemegang ekuasaan kehakiman yg mnyelenggarakan fungsi peradilan hny mbentuk keputusan yg bersifat individual, konkret, dan final. MA tdk mbentuk suatu keputusan yg bersifat umum, abstrak dan terus menerus.
b. Peraturan atau keputusan BPK = diteatpkannya Peraturan atau keputusan BPK dlm psl 4 ay 2 tdp permasalahan.kewenangan BPK alh emeriksa keuangan ngra, shg tdk dpt mbenyuk suatu peraturan yg bersifat umum, abstrak, dan trs menerus spt peraturan per-UU-an.
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH ?
Terkait dengan Montesquie dalam Trias Politica
Presiden adalah Eksekutif
Tapi selain mempunyai kewenangan eksekutif….
Juga Legislatif (bila dilakukan bersama dengan DPR) membuat UU
Sistim Kenegaraan dan Pemerintahan sebelum Perubahan UUD
Kedaulatan rakyat tertinggi di tangan MPR
MPR sebagai konstituante
Setelah UUD jadi, MPR menetapkan GBHN, Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
TUGAS, fungsi dan wewenang MPR (psl 3 dan 8) :
a. Mngubah dan menetapkan UU
b. Melantik pres dan/atau wapres
c. Mberhentikan pres dan/atau wapres
d. Melikih wapres dlm hal terjadi kekosongan
e. Meilih pres dan wapres dlm hal tjdi kekosongan jabatan.
Berdsrkan fungsi dan wewenang tsb, dpt disimpulkan bhw MPR tdk mpunyai kewenangan dlm bidang pembentukan peraturan per-UU-an, oleh krn MPR tdk mpunyai tgs mngatur rakyat.
TUGAS DPR :
a. Mbentuk UU dgn persetujuan presiden
b. DPR mpunyai fungsi legislatif, fungsi anggaran, hak interplasi, hak angket, dan hak mnyatakan pendapat.
Berdsrkan fungsi dan wewenang tsb, dpt disimpulkan bhw DPR tdk mpunyai kewenangan dlm bidang pembentukan peraturan per-UU-an, oleh krn DPR hny dpt mbentuk UU dgn persetujuan presiden, yg mrpkn peraturan per-UU-an yg tertinggi.
TUGAS DPD : psl 22 perubahan
a. Mngajukan RUU ke DPR yg berkaitan dgn otonomi daerah
b. Ikut mbahas RUU yg berkaitan dgn otonomi daerah
c. Mlkukan pengawasan atau pelaksanaan UU tertentu.
Berdsrkan fungsi dan wewenang tsb, dpt disimpulkan bhw DPD tdk mpunyai kewenangan dlm bidang pembentukan peraturan per-UU-an
PRESIDEN
1. Penyelenggara tertinggi Pemerintahan negara, dlm mnjalankan pemerintahan ngra, kekuasaan dan tgjwb adlh di tangan presiden (concentrasion of power)
2. Sistim pemeritahan dalam UUD 1945 menunjukkan sistim yang khas
3. KEdaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
4. Sebagai mandataris dari MPR, Presiden bertugas menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR.
5. Presiden diangkat oleh Majelis, dan tunduk kepada MPR untuk menjalankan putusan-putusannya.
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR, kekuasaan dan tanggung jawab ada di Presiden
Presiden adalah mandataris MPR, kepala negara dan kepala pemerintahan.
TUGAS PRESIDEN :
Menjalankan UUD
Menjalankan GBHN
Menjalankan Pemerintahan dalam arti umum
Untuk itu maka : Diperlukan peraturan perundang-undangan
PEMERINTAHAN
G.Jellineck,
pemerintahan bisa berarti 1. Formal
- Kekuasaan Mengatur
- Kekuasaan Memutus
2. Materiial
- Unsur memerintah
- Unsur melaksanakan
SISTEM PEMERINTAHAN DALAM PERUUAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
Presiden adalah Kepala Negara dan penyelenggara tertinggi pemerintahan
Sistem pemerintahan yang bergeser
Ps.1 (2) UUD 1945, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945
Interpretasi : pembagian kekuasaan antara lembaga negara
Perubahan ini mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yg diatur melalui UUD 1945.
Memberikan dan mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat secara langsung dan lembaga negaranya
Walaupun demikian, bila dilihat dari UUD 1945 sebelum perubahan, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dipegang MPR pun didasarkan pada konstitusi.
KEDUDUKAN PRESIDEN SETELAH UUD 1945 PERUBAHAN
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
Rakyat memegang kedaulatan atau sebagai citoyen memberikan mandat kepada Presiden secara langsung
Rakyat menyerahkan kewenangan untuk memerintah dan mengatur (mereka juga) kepada Presiden
Dalam menjalankan tugasnya, Presiden perlu membentuk peraturan perundang-undangan
Presiden sebagai kepala Pemerintahan tertinggi yang membentuk perat perUUan.
Dibantu oleh WAPRES, Pejabat setingkat menteri, Menteri Negara, LPND
PEMBANTU PRESIDEN
Lembaga setingkat menteri : Jaksa Agung
Dewan Pertimbangan Presiden
Menteri Negara
24 LPND
Dirjen
Badan “Hukum” Negara
Pemerintah Daerah
Kepala daerah
LEMBAGA NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945
NEGARA HUKUM DAN PEMISAHAN KEKUASAAN
¬ Indonesia adalah Negara Hukum
¬ Teori bernegara tumbuh dari kehidupan masyarakat
¬ Teori Pemisahan Kekuasaan
¬ Pemisahan yang kedap, Lembaga memegang kekuasaan yang sama juga.
¬ Walau terpengaruh, tapi Indonesia tidak mengikuti secara pas Pembagian Kekuasaan
¬
KEKUASAAN MEMBENTUK UU DAN MASYARAKAT
HAKIKAT UU MENURUT ROSSEAU
¬ Tujuan negara menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warganya.
Membentuk UU adalah hak rakyat, sehingga UU adalah penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat
Rakyat bukanlah jumlah individu, tapi kehendak rakyat itu sendiri melalui perjanjian masyarakat.
¬
Pokok – Pokok Sistem Pemerintahan (penjelasan Umum)
berdasarkan atas Hukum
Pemerintah berdasar sistim konstitusi tidak bersifat absolut
Kekuasaan tinggi berada di tangan MPR
Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis
Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR
Menteri Negara ialah pembantu Presiden , dan menteri tidak bertanggung jawab pada DPR
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
¬
SEBELUM PERUBAHAN
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945
“Presiden memegang Kekuasaan Membentuk UU dengan persetujuan DPR” Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Kecuali executive power, Presiden bersama-sama DPR menjalankan legislative power dalam negara
HUBUNGAN PASAL DAN PENJELASAN
Berdasarkan Pasal 5(1) : kekuasaan membentuk UU itu ada di Presiden, sedangkan DPR berfungsi memberikan persetujuan dalam arti menolak dan menerima setiap RUU yang diajukan Presiden
Apa maksud “bersama-sama” dalam penjelasan?
Arti kata “Bersama-sama”? Tidak ada penjelasan atau tafsiran dalam peraturan Negara.
Maksudnya ialah : Presiden melaksanakan ketentuan pembentukan, DPR melaksanakan (pemberian) persetujuan dengan (serentak/bersama-sama)
DPR DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN DALAM UU
Dalam Pasal 5(1), suatu UU membutuhkan persetujuan DPR.
Persetujuan : pernyataan sepakat, atau membenarkan atau mengiyakan
Penjelasan Pasal 20 (1) : DPR harus memberikan persetujuan kpd RUU DPR tidak boleh di kesampingkan
Jadi kewenangan pembentukan UU tetap pada Presiden, dan kewenangan pemberian persetujuan pada DPR.
Agar UU tersebut dapat terbentuk, maka kewenangan itu harus dilaksanakan berbarengan.
¬
LEMBAGA NEGARA & KEKUASAANNYA
MPR : Kekuasaan Konstitutif
DPR + Presiden : Kekuasaan Legislative
Presiden : Kekuasaan Eksekutif
MA : Kekuasaan Yudikatif
DPA : Kekuasaan Konsultatif
BPK : Kekuasaan Inspektif
SISTEM PEMERINTAHAN SESUDAH UUD 1945
Negara Indonesia adalah negara Hukum
Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945
MPR terdiri dari DPR & DPD yang dipilih melalui PEMILU---- Mengubah dan Menetapkan UUD serta Melantik Pres dan Wapres, & menetapkan Pres & Wapres bila ada kekosongan kekuasaan
Presiden sebagai penyelenggara tertinggi
Presiden tidak bertanggungjawab pada DPR
Menteri Negara pembantu Presiden, & tidak bertanggungjawab pada DPR
Kekuasaan Negara tidak tak terbatas
SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
Pasal 5 ayat (1) = Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR
Pasal 20 UUD 1945 (ayat 1-5), = Tapi pada pasal 20 (2), persetujuan bersama tetap dibutuhkan.
LEMBAGA NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD = MPR, DPR, DPD, PResiden, MA,
MK, KY, BPK.
KESIMPULAN
Lembaga Negara pembentuk peraturan perundang-undangan adl Presiden sebagai pembentuk UU, sedangkan DPR sebagai pemberi persetujuan RUU yang diajukan
Tunduknya wn thd UU karena UU tersebut merupakan hasil dari persetujuan rakyat juga
Maka…
Dengan masih adanya persyaratan bersama dalam persetujuan :
Tidak ada perubahan yang mendasar dari kewenangan yang diberikan dalam UUD sebelum dan sesudah perubahan.
JENIS PERATURAN PER-UU-AN
PERATURAN DI TINGKAT PUSAT:
UNDANG-UNDANG/PERPU
PP
PerPres
Permen
Peraturan Ka LPND
Peraturan Dirjen
Peraturan Badan HUkum Negara
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DAERAH
Perda Propinsi
Peraturan Gubernur/Ka Daerah Provinsi
Perda Kabupaten/Kota
Peraturan Bupati/Walikota/Ka. Daerah Kabupaten/Kota
UNDANG-UNDANG
Dibentuk oleh kewenangan lembaga legislatif
Jenis tertinggi dari perat perUUan
Langsung dapat mengikat umum/masyarakat
Telah dapat dicantumkan sanksi pidana sanksi pemaksa
Pandangan adanya pergeseran legislatif
Pasal 5(1) jo Pasal 20 Perubahan mempunyai makna kekuasaan membentuk UU sebenarnya dipegang bersama oleh Presiden dan DPR
Walaupun pasal 20 (1) seakan memberikan kekuasaan “lebih” namun pada ayat selanjutnya, malah menekankan kekuasaan besar pada Presiden
Pasal 20 (2) RUU dibahas bersama DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
Pasal 20 (3) Jika tidak mendapatkan persetujuan bersama, tidak boleh diajukan kembali
Pasal 20 (4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU
Pasal 20 (5) bila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan dalam waktu 30 hari semenjak disetujui, maka RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan
UNDANG-UNDANG
Pemahaman UU di Negara Belanda
Undang-Undang arti Formal (wet in formele zin )
Undang-Undang arti Materiil ( wet in materiele zin)
UNDANG-UNDANG “POKOK”
Dikenal adanya raamwet atau moederwet
Pembentuk Grondwet = Pembentuk Raamwet
PERPU
Pasal 22 UUD 45
Perpu setingkat dengan UU
Dalam hal kegentingan memaksa
UU biasanya memakan waktu yang relatif lama
Keyakinan Presiden untuk mengatur hal yang sama dengan materi muatan UU dalam keadaan yang mendesak
Diajukan pada sidang berikutnya, bila tidak disetujui oleh DPR, harus dicabut
Biasanya di terima dengan beberapa perubahan
Pasal 139 Konstitusi RIS
Pasal 96 UUD 1950
PERATURAN PEMERINTAH
Ps 5 (2) UUD 1945
Menjalankan UU sebagaimana mestinya
Secara teknis saja namanya “perat pemerintah” padahal yang membuat adalah PRESIDEN
Boleh mencantumkan sanksi pidana bila, UU nya mencantumkan sanksi pidana
KARAKTERISTIK PP MENURUT PROF HAMID
PP tidak dapat dibentuk terlebih dahulu sebelum ada UU induknya
PP tidak dapat mencantumkan sanksi bila tidak ada sanksinya di UU yg bersangkutan tdk ada
Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan yang ada di UU yg ersangkutan
Untuk menjabarkan, merinci, menjalankan UU maka dapat dibentuk PP walau tidak didelegasikan oleh ketentuan UU
Ketentua PP berisi peraturan atau gabungan prtrn dan penetapan
JENIS PERATURAN YG BERLAKU DI HINDIA BELANDA
WET = Dibentuk oleh Regering dan Staten Generaal, Dengan nasihat dari Raad van State, Berlaku di Belanda dan Hindia Belanda, Wetboek Van Straftrecht, Burgelijk Wetboek, Terjemahan tidak resmi, Kitab Wet tentang Hukum Pidana, Kitab Wet tentang Hukum Perdata, Disamakan dengan UU
AMvB = Dibentuk Kroon (Raja) dan Menteri serta mendapat nasihat dari Raad van State, Berlaku di negeri Belanda dan Hindia Belanda, Dibentuk di Belanda, Disetingkatkan dengan UU
Ordonnantie = Dibentuk oleh Gouverneur Generaal ( Gubernur Jendral ) dan Volksraad (Dewan Rakyat), Dibentuk di Jakarta, Berlaku di Wilayah HIndia Belanda, Disamakan dengan Undang-Undang
Regeringsverordening = Dibentuk Gouverneur Generaal Di Jakarta, Berlaku di wilayah Hindia Belanda, Peraturan Pelaksana Wet, AMvB, Ordonnantie, Disetarakan dengan PP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ZAMAN ORDE LAMA
PENPRES (Penetapan Presiden) dan PERPRES (Peraturan Presiden)
Berdasarkan Surat Presiden kepada Ketua DPR no.3639/Hk/59 tanggal 26 Nopember 1959 tentang Penjelasan atas Bentuk Peraturan Negara.
ARGUMENTASI DARI PRESIDEN
Setelah adanya Dekrit 5 Juli 1959, Presiden mempunyai kewenangan luar biasa u. bertindak.
Bersumber pada UUD 1945 :
a. khusus pada Pasal IV aturan Peralihan, sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk PENPRES
b. Bersumber dari Ps.4 (1) UUD 1945 dan bersumber pada PENPRES dinamakan dengan PERPRES
Bersumber dari luar UUD 1945, bersumber dari DEKRIT PRESIDEN ---- PENPRES
ORDE BARU
MPRS dalam rangka pemurnian UUD 1945 -- meninjau produk legislatif
TAP MPRS XIX/1966 : Peninjauan kembali produk legislatif negara diluar produk MPRS yang tdk sesuai dengan UUD 1945 yang mengatur a.l
a. UU&PERPU yang bertentangan dengan UUD1945 ditinjau kembali
b. Peninjauan kembali harus sudah selesai dalam waktu 2 tahun
c. Bila peninjauan belum selesai, dapat tetap berlaku
d. Tidak dibenarkan kembali adanya Penpres dan Perpres
MPR berusaha memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan melakukan peninjauan kembali thd produk legislatif.
TAP MPRS No.XIX/MPRS/1966
a. Yang isi dan tujuan sesuai dengan hati nurani----- UU
b. Tidak memenuhi huruf a, dinyatakan tidak berlaku. Diatur dengan peraturan perUUan lain
Semua PENPRES dan PERPRES sejak 5 juli ditinjau kembali
Menugaskan Pemerintah bersama DPR GR melaksanakan peninjauan kembali PENPRES/PERPRES, dengan :
a. Penpres/Perpres yang sesuai dengan hati nurani rakyat– UU
b. yang tidak sesuai dengan butir a, dinyatakan tidak berlaku dalam perat perUUan
BERBAGAI UU PUN MUNCUL…
UU no.25 Tahun 1968 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penpres dan PerPres
UU no.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai UU
UU no. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai UU dan PERPU
UU no.7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai PERPU menjadi UU
MASALAH :
UU no. 5 Tahun 1969 Menggolongkan menjadi 3 golongan :
a. Golongan I : Penpres dan Perpres menjadi UU
b. Golongan II A : Perpres ditetapkan menjadi UU kondisional
Golongan II B : Penpres ditetapkan menjadi UU Kondisional
c. Golongan III A : Perpres diserahkan untuk ditinjau kembali
Golongan III B : Penpres diserahkan untuk ditinjau kembali
MATERI MUATAN UU
LATAR BELAKANG
Mengingat bahwa undang-undang merupakan perwujud-an dari kedaulatan, maka sebagian besar ahli berpendapat bahwa materi muatan undang-undang tidak dapat ditentukan lingkup materinya.
Artinya, semua materi dapat menjadi materi muatan undang-undang, kecuali bila undang-undang memang tidak berkehendak mengatur atau menetapkannya.
Pendapat tersebut, berimplikasi pada fakta yang ditemukan oleh Thorbecke:
Grondwet meminjam pemahaman tentang wet hanyalah dari orang atau badan hukum yang membentuknya. Grondwet membiarkan pertanyaan terbuka mengenai apa yang di negara kita harus ditetapkan dengan wet dan apa yang boleh ditetapkan dengan cara lain. Sebagaimana halnya dengan grondwet2 lainnya, Grondwet (inipun) berdiam diri (untuk) merumuskan materi muatan yang khas bagi wet (het eigenaardig onderwerp der wet).
A. Hamid S. Attamimi, terinspirasi oleh temuan Thorbecke, berpendapat berbeda dengan sebagian besar ahli. Menurut beliau, materi muatan Undang-Undang di Indonesia merupakan hal yang penting untuk dicari dan diteliti.
Ø pembentukan undang-undang suatu negara bergantung pada: cita negara dan teori bernegara, kedaulatan dan pembagian kekuasaan dalam negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Ø Tata susunan perat. per-uu-an Indonesia ditetapkan tidak dengan tanpa dasar. Perat. per-uu-an dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berbeda sehingga masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing memiliki juga materi muatan yang berbeda.
PENGERTIAN MATERI MUATAN UU
Materi Muatan Undang-Undang adalah materi-materi yang jika hendak diatur, maka pengaturan (pertama kali) atas materi itu harus dengan Undang-Undang.
Materi-materi tersebut bisa diatur dengan perat. per-uu-an lain sepanjang perat. per-uu-an yang bersangkutan mendapatkan atribusi atau delegasi kewenangan pengaturan dari Undang-Undang.
KERANGKA TEORITIS
Pasal 4 (1) UUD 1945 menentukan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Jellinek berpendapat, bahwa pemerintahan negara, secara formal mengandung kekuasaan mengatur dan memutus, dan secara material mengandung kekuasaan memerintah dan menyelenggarakan.
• …
Jika ketentuan dalam Pasal 4 (1) UUD 1945 dikaitkan dengan pendapat Jellinek, maka Presiden, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, bisa membentuk semua perat. per-uu-an di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Namun, Pasal 5 (1) UUD 1945 (lama) menentukan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR.
• …
Artinya, dalam membentuk perat. per-uu-an yang jenisnya Undang-Undang, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR, sementara dalam pembentukan perat. per-uu-an lainnya persetujuan itu tidak dibutuhkan.
Dengan demikian, keharusan mendapatkan persetujuan DPR merupakan pembeda Undang-Undang dengan perat. per-uu-an lain. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang (pastinya) terkait dengan suatu materi yang sifatnya khusus.
• …
Mengingat kewenangan pengaturan oleh perat. per-uu-an lain bersumberkan pada atribusi dan delegasi kewenangan dari Undang-Undang, maka materi muatan Undang-Undang perlu untuk ditentukan. Dengan telah ditentukannya materi muatan Undang-Undang, maka akan bisa ditentukan materi muatan perat. per-uu-an lainnya.
ASAS2 PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN yg BAIK
Adalah suatu pedoman atau suatu rambu2dlm pembentukan peraturan per-UU-an yg baik.
Burkhardt krems (staatsliche rechtssetzung), shg pembentkan peraturan itu mnyangku :
1. Isi peraturan (inhalt der regelung)
2. Bentuk dan susuna peraturan (form der regelung)
3. Metode pembentukan peraturan (methode der ausarbeitung der regelung)
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan.
IC Van der vlies
Asas formal :
1. Asa tujuan yg jelas
2. Asas organ / lembaga yg tepat
3. Asas perlunya pengaturan
4. Asas dapatnya dilaksanakan
5. Asas konsensus
Asas material :
1. Asas ttg terminologi dan sistematika yg benar
2. Asas ttg dpt dikenali
3. Asas perlakuan yg sama dlm hukum
4. Asas kepastian hukum
5. Asas pelaksanaan hkm sesuai keadaan individual.
Asas2 pembentukan peraturan per-UU-an yg patut. (hamid s atamini)
1. Cita hkm indonesia
2. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi
3. Asas2 lainnya.
Dgn demikian. Asas2 pembentukan peraturan per-UU-an indonesia yg patut akan mngikuti pedoman dan bimbingan yg diberikan oleh :
1. Cita hkm indonesia yg tdk lain melainkan pancasila (sila2 dlm hal tsb berlaku sbgai cita idee yg berlaku sbgai bintang pemandu
2. Norma fundamental negara yg jg tdk lain melainkan pancasial (sila2 dlm hal tsb berlaku sbg norma)
3. Asas2 negara berdasar atas hukum yg menempatkan UU sbg alat pengaturan yg khas berada dlm keutamaan hkm (der primat des recht)
4. Asas2 pemerintahan berdasar sistem konstitusi yg mnempatkan UU sbgai dsr dan batas penyelenggaraan kegiatan2 pemerintahan.
ASAS2 PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN YG PATUT ITU JG MELIPUTI :
1. Asastujuan yg jls
2. Asas perlunya pengaturan
3. Asas organ/ lembaga dan materi muatan yg tepat
4. Asas dapat dilaksanakannya
5. Asas dapatnya dikenali
6. Asas perlakuan yg sama dlm hukum
7. Asas kepastian hkm
8. Asas pelaksanaan hkm sesuai keadaan individual
Mnrt HAMID dibagi jg ke dlm ;
1. asas2 formal :
a. asas tujuan yg jls
b. asas perlunya pengaturan
c. asas organ/ lembaga yg tepat
d. asas materi muatan yg tepat
e. asas dapatnya dilaksanakan
f. asas dapatnya dikenali
2. asas material :
a. asas sesuai dgn cita hkm indonesia dan norma fundamental ngra
b. asas sesuai dgn hkm dsr ngra
c. asas sesuai dgn prinsip2 ngra berdasar atas hkm
d. asas sesuai dgn prinsip2 pemerintahan berdasar sistem konstitusi.
ASAS2 MNRT UU NO. 10 /2004 PSL 5
a. asas kejelasan tujuan dlh bhw setiap pembentukan peraturan per-UU-an hrs mpunyai tujuan yg jls yg hendak dicapai
b. asas kelembagaan atau organ pemebntuk yg tepat = stp jenis pertran per-UU-an hrs dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk prtrn per-UU-an yg berwenang. Prtrn per-UU-an tsb dpt dibatalkan atau batal demi hkm, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yg tdk berwenang.
c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan = bhwa dlm pembentukan peraturan per-UU-an hrs benar2 memperhatikan materi muatan yg tepat dgn jenis peraturan per-UU-an
d. Asas dpt dilksnakan = pmbentukan peraturan per-UU-an hrs mperhitungkan efektifitas peraturan per-UU-an tsb di dlm masy, baik scr filosofis, yuridis maupun sosiologis
e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan = bhw stp peraturan per-UU-andibut krn memang bnr2 dibutuhkan dan bermanfaat dlm mngatur khdpn bermasy, berbangsa, dan bernegara.
f. Asas kejelasan rumusan = stp peraturan per-UU-an hrs memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan per-UU-an, sistematika dan pilihan kata atau terminologi. Tdk menimbulakn berbagai macam interpretasi dlm pelaksanaannya.
g. Asas keterbukaan = bhw dlm proses peraturan per-UU-an mulai dr perencanaan, periapan, penyusunan dan pembahasan bersifat terbuka dan transfaran.
MNRT PASAL 6 :
a. Asas pengayoman : fungsi perlindungan
b. Asas kemanusiaan : materi muatan peraturan per-UU-an hrs mncerminkan pengayoman dan perlindungan HAM WN dan penduduk scr proporsional
c. Asas kebangsaan : materi muatan peraturan per-UU-an hrs mncerminkan musyawarah utk mncapai mufakat dlm stp pengambilan kptsn
d. Asas kenusantaraan : materi muatan peraturan per-UU-an hrs mrpkn bagian dr sistem hkm nasional yg brdsrkan pancasila dan jg memperhatikan kepentingan slrh wil indo.
e. Asas bhineka tunggal ika
f. Asas keadilan : materi muatan peraturan per-UU-an hrs mncerminkan keadilan scr proporsional bg stp wn tnp kecuali
g. Asas kesamaan kedudukan dlm hkm dan pemerintahan.
h. Asas keterlibatan dan kepastian hkm
i. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar